Transportasi
Massal Solusi Jakarta Macet
Gubernur
DKI Joko Widodo menolak kebijakan pemerintah terkait mobil murah. Alasannya,
kebijakan ini tidak tepat untuk mengatasi kemacetan kota Jakarta
Bulan Juli
lalu pemerintah telah sepakat memberikan keringanan pajak terhadap "low
cost green car" (LCGC). Tapi gubernur DKI menolaknya, karena hal itu
dipandang sebagai sabotase keberhasilannya memecahkan masalah kemacetan lalu
lintas.
“Saya
menolak kebijakan ini karena Jakarta sudah sangat padat. Kebijakan ini tidak
benar", ujar Jokowi nama populer Joko Widodo.
Kebijakan
keringanan pajak ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat menggunakan
kendaraan hemat energi dan menarik investor Jepang untuk datang ke Indonesia .
Akan tetapi,
dikhawatirkan kebijakan ini justru akan memperparah kemacetan kota Jakarta.
Dengan adanya mobil murah, masyarakat akan berlomba-lomba membeli mobil yang
akan mengakibatkan semakin banyaknya mobil di kota Jakarta.
Asosiasi
industri otomotif Indonesia meramalkan penjualan mobil akan mencapai 1,1 juta
tahun ini. Sebagian besar mobil-mobil tersebut akan memadati kota Jakarta.
Padahal di Jakarta saat ini sudah ada sekitar 28 juta sepeda motor dan 5 juta
mobil.
Pembangunan
Trasportasi Massal Jakarta
Langkah
penting yang harus diambil agar sistem transportasi perkotaan yang hemat energi
bisa tercipta adalah dengan membangun sistem transportasi massal cepat.
Sebagian besar ibu kota di negara Asia Tenggara telah memiliki sistem
transportasi massal cepat.
Jakarta baru
saja memulai pembangunan MRT awal Oktober lalu, setelah puluhan tahun rencana
ini terkendala krisis politik dan sengketa sumber pendanaan. Dana pembangunan
proyek MRT saat ini bersumber dari pinjaman lunak Japan International
Cooperation Agency (JICA).
Tahap
pertama akan dilakukan pembangunan jalur MRT sepanjang 15,7 kilometer dari
lebak Bulus ke pusat kota Jakarta senilai 1,5 miliar dolar Amerika. Ditargetkan
jalurnya akan mulai beroperasi tahun 2016.
Strategi
mendorong transportasi massal
Yoga
Adiwinarto direktur Institut Transportation and development Policy (ITDP)
mendukung kebijakan transportasi massal itu. “MRT dan Monorail bisa sangat
efektif dalam mengurangi jumlah mobil pribadi di jalan-jalan di kota Jakarta.
Sayangnya proyek ini tak akan bisa rampung digarap dalam waktu 5 tahun“, tambah
dia.
Untuk itu
perlu diambil sebuah langkah darurat untuk bisa menekan kemacetan kota Jakarta,
selama proyek MRT dan Monorail belum selesai dikerjakan.
Sebagai
langkah awal, tahun depan Joko Widodo berjanji akan memberlakukan sistem
elektronik "road-pricing". Sistem ini memungkinkan penarikan bea tol
secara otomatis di jalan-jalan utama kota Jakarta
Adiwinarto
menambahkan “Dengan itu orang-orang dibuat berpikir bahwa mengemudi mobil di
Jakarta sangat mahal dan karena itu mereka akan beralih ke transportasi masal“.
Dan inilah pesan yang perlu disampaikan di tingkat regional", katanya
menambahkan.
referensi : http://www.dw.de/transportasi-massal-solusi-jakarta-macet/a-17189536
Tidak ada komentar:
Posting Komentar